logoblog

Cari

Hambat Laju Ponsel BM Dengan Registrasi IMEI

Hambat Laju Ponsel BM Dengan Registrasi IMEI

    Sumbawa Barat. Diskominfo - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan IMEI untuk memblokir ponsel Ilegal alias Black market (BM) pada 17

Pengumuman

Feryal Mukmin Pertama
Oleh Feryal Mukmin Pertama
13 Agustus, 2019 19:15:32
Pengumuman
Komentar: 0
Dibaca: 306 Kali

 

 

Sumbawa Barat. Diskominfo - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan IMEI untuk memblokir ponsel Ilegal alias Black market (BM) pada 17 Agustus 2019 mendatang. Kebijakan aturan tersebut digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

 

Kasus masuknya ponsel tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak barang import alias ponsel gelap/BM ini sudah berkali-kali. Data yang dimiliki oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan seperti yang ditulis oleh majalah GPRNews edisi Senin (12/8/2019) bahwa sepanjang tahun 2018 ada sebanyak 9.083 unit ponsel berhasil disita senilai Rp16,35 miliar. Angka tersebut lebih kecil dibanding penyitaan yang dilakukan pada 2017. Saat itu, bea cukai sukses menyita dengan jumlah lebih fantastis yakni 21.522 unit ponsel BM dengan perkiraan nilai sekitar Rp63,83 miliar.

 

Persoalan inilah yang yang menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu bagaimana mencegah ponsel illegal tersebut masuk ke pasara. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah penerbitan aturan untuk verifikasi dan control nomor identitas asli ponsel (international mobile equipment identity/IMEI).

 

Melalui verifikasi tersebut, ponsel-ponsel BM yang tak terdaftar IMEI-nya di otoritas pemerintah tidak akan bisa dipakai di dalam negeri. Mereka tak akan bisa menggunakan jaringan operator seluler lokal yang tersedia saat ini.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail beberapa waktu lalu mengatakan, waktu pemberlakuan aturan ini masih belum diputuskan, pemerintah masih mematangkan butir-butir aturan dengan melibatkan tiga Kementerian.

 

 

Baca Juga :


“Untuk tanggal berlakunya belum diputuskan masih dibahas oleh tim dan nanti akan diputuskan oleh menteri,” ujarnya ketika dihubungi.

 

Adapun penandatanganan aturan oleh tiga menteri tetap akan dilangsungkan pada 17 Agustus 2019 mendatang sesuai rencana. Poin penting aturan ini adalah ponsel baru yang IMEI-nya tak terdaftar, maka tak bisa digunakan.

 

Namun aturan ini tidak berlaku surut. Tambah Ismail, artinya telepon seluler BM yang sudah dipakai saat ini tetap dapat digunakan.  Registrasi IMEI akan berada di bawah Kemenperin yang telah memiliki system informasi basis data IMEI Nasional atau SIBINA. Sistem tersebut akan berisi tanda pendaftaran produk (TPP) ponsel Indonesia baik berasal dari importir, produk Nasional atau ponsel yang dibeli di luar negeri.

 

Jadi kalau pengguna mengaktifkan ponsel baru, data IMEI langsung disinkronkan dengan operator, kemudian akan dicek lewat system Device Identification Registration and Blocking system (DIR-BS).yang dikembangkan Kemenperin. Jika IMEI terdaftar maka proses koneksi ke jaringan seluler akan berlanjut.

 

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Janu Suryanto ketika dihubungi mengatakan proses pendaftaran atau registrasi IMEI masih dibahas secara intensif di Kemenperin. Termasuk soal ponsel yang dibeli langsung di luar negeri tentang bagaimana cara pendaftarannya. “Sabar ya, kita sedang bahas intensif,” katanya.(feryal).



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan